SETARA Institute merilis Indeks Kota Toleran (IKT): Kota Mana yang Paling Inklusif?

SETARA Institute baru-baru ini mengumumkan hasil risetnya dalam sebuah laporan bertajuk Indeks Kota Toleran (IKT). Dokumen ini mengungkapkan penilaian tingkat toleransi berbagai kota di Indonesia, yang didasarkan pada evaluasi terhadap kebijakan pemerintah serta sikap masyarakat dalam kehidupan sosial keagamaan.

IKT disusun dengan mengacu pada kerangka kerja yang dikembangkan oleh Brian J. Grim dan Roger Finke pada tahun 2006. Kerangka ini secara umum digunakan untuk menilai tingkat kebebasan beragama atau seberapa tinggi nilai toleransi suatu negara.

Dalam analisisnya, terdapat tiga aspek utama yang menjadi tolok ukur untuk mengukur toleransi, yaitu: sejauh mana pemerintah menunjukkan keberpihakan kepada kelompok agama tertentu, adanya kebijakan yang membatasi kebebasan beragama, serta tekanan sosial yang menghalangi praktik keagamaan.

Menurut definisi dari SETARA Institute, kota yang dianggap toleran adalah kota yang memiliki visi pembangunan yang mengedepankan inklusivitas, didukung oleh peraturan yang ramah terhadap perbedaan, memiliki pemimpin yang mendorong praktik serta promosi nilai-nilai toleransi, menunjukkan rendahnya pelanggaran terhadap kebebasan beragama/berkeyakinan, serta aktif melakukan upaya menjaga keberagaman dan integrasi sosial.

Lalu, kota mana saja yang mendapat nilai tertinggi dan terendah dalam hal toleransi? Berikut adalah ringkasan berdasarkan laporan IKT yang dirilis SETARA Institute.

Kota dengan Nilai Toleransi Tertinggi di Indonesia:

1. Salatiga, Jawa Tengah – Skor: 6,554
2. Singkawang, Kalimantan Barat – Skor: 6,420
3. Semarang, Jawa Tengah – Skor: 6,356
4. Magelang, Jawa Tengah – Skor: 6,248
5. Pematang Siantar, Sumatera Utara – Skor: 6,115
6. Sukabumi, Jawa Barat – Skor: 5,968
7. Bekasi, Jawa Barat – Skor: 5,939
8. Kediri, Jawa Timur – Skor: 5,925
9. Manado, Sulawesi Utara – Skor: 5,912
10. Kupang, Nusa Tenggara Timur – Skor: 5,853

Kota dengan Nilai Toleransi Terendah di Indonesia:

1. Parepare, Sulawesi Selatan – Skor: 3,945
2. Cilegon, Banten – Skor: 3,994
3. Lhokseumawe, Aceh Utara – Skor: 4,140
4. Banda Aceh – Skor: 4,202
5. Pekanbaru, Riau – Skor: 4,320
6. Bandar Lampung – Skor: 4,357
7. Makassar, Sulawesi Selatan – Skor: 4,363
8. Ternate, Maluku Utara – Skor: 4,370
9. Sabang, Aceh – Skor: 4,377
10. Pagar Alam, Sumatera Selatan – Skor: 4,381

Kriteria Penilaian IKT oleh SETARA Institute

Penilaian IKT ini diterapkan pada 94 kota dari total 98 kota di Indonesia. Empat kota administratif, seperti wilayah-wilayah di DKI Jakarta, tidak disertakan karena status administratifnya. Sementara itu, kabupaten juga dikecualikan karena dinilai tidak mencerminkan karakteristik sosial yang sama dengan kota, terutama dari segi keberagaman penduduk.

Penilaian toleransi kota-kota ini didasarkan pada delapan indikator utama yang dikelompokkan dalam empat kategori besar:

1. Aspek Regulasi Pemerintah Kota

• Indikator 1: Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan peraturan pendukung lainnya.
• Indikator 2: Kebijakan promosi atau diskriminasi oleh pemerintah daerah terkait toleransi.

2. Aspek Regulasi Sosial

• Indikator 3: Jumlah dan jenis insiden intoleransi yang terjadi.
• Indikator 4: Respons dan aktivitas masyarakat sipil dalam isu toleransi.

3. Tindakan Pemerintah

• Indikator 5: Pernyataan atau sikap pejabat publik terhadap toleransi.
• Indikator 6: Kebijakan konkret yang diambil dalam merespons isu toleransi.

4. Kondisi Sosio-Keagamaan

• Indikator 7: Tingkat keragaman agama di masyarakat.
• Indikator 8: Tingkat penerimaan terhadap berbagai kelompok keagamaan (inklusi sosial).

Dengan menggunakan indikator-indikator ini, SETARA Institute berusaha menggambarkan kondisi nyata toleransi di wilayah perkotaan Indonesia. Kota yang masuk dalam daftar tertinggi menunjukkan komitmen terhadap pluralisme dan keberagaman, baik melalui kebijakan maupun sikap masyarakatnya.

Sumber : detikedu

Berita selengkapnya dapat anda akses melalui aruna9news.com