Pakar kesehatan Tjandra Yoga Aditama melakukan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di kawasan Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dalam kunjungannya, Tjandra menilai SPPG Polri telah menerapkan standar operasional prosedur (SOP) yang sangat rinci dan berjalan dengan baik.

Kunjungan tersebut berlangsung  dan turut didampingi oleh Wakasatgas MBG Polri Irjen Nurwono Danang serta Kepala SPPG Polri Pejaten, Iqbal Salim. Rombongan meninjau langsung berbagai ruangan dan fasilitas di area SPPG, termasuk proses pengemasan hingga pengiriman Menu Bergizi (MBG).

Menurut Tjandra, penerapan SOP di SPPG Polri tidak hanya tertulis dengan baik, tetapi juga dijalankan secara konsisten di lapangan. “Saya melihat ada tiga hal penting. Pertama, SOP yang dibuat sangat rinci dari satu tahap ke tahap berikutnya. Kedua, penerapannya di lapangan dilakukan dengan sangat baik,” ujarnya setelah peninjauan.

Ia menambahkan bahwa SPPG Polri merupakan contoh ideal dapur produksi program MBG. Oleh karena itu, Tjandra berharap praktik baik tersebut dapat menjadi acuan atau model bagi SPPG di wilayah lain.

“Saya mengusulkan agar praktik terbaik ini bisa disebarluaskan. Jadi, tempat seperti ini bisa dijadikan lokasi pembelajaran bagi pihak lain untuk melihat langsung bagaimana penerapan dapur ideal,” tuturnya.

Dalam kunjungan itu, Tjandra juga meninjau laboratorium pengujian MBG sebelum produk didistribusikan. Ia mengapresiasi adanya prosedur uji keamanan pangan (safety food) yang dilakukan sebanyak empat kali sebelum menu diedarkan ke masyarakat.

“Proses pengujian ini sangat ideal. Sebelum makanan keluar, dilakukan tes terhadap empat unsur kontaminan seperti arsen, formalin, nitrit, dan sianida. Dengan begitu, kadar kontaminan dapat ditekan seminimal mungkin,” jelasnya.

Meski program MBG di SPPG Polri baru berjalan sejak 25 Maret 2022, Tjandra menilai pelaksanaannya sudah sangat baik. Ia menekankan pentingnya konsistensi agar mutu dan standar pelayanan tetap terjaga.

“Konsistensi harus terus dijaga. SOP yang sudah disusun dan dijalankan dengan baik perlu dipertahankan agar hasilnya tetap optimal,” tegasnya.

Selain memberikan apresiasi, Tjandra juga menyarankan agar SPPG Polri melibatkan ahli sanitarian untuk melakukan pemantauan berkala terhadap kebersihan dapur.

“Mereka sudah menjalankan praktik yang ideal. Namun, akan lebih baik jika ada ahli sanitarian yang secara rutin memonitor aspek sanitasi. Saya bahkan sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta agar bisa ikut melakukan penilaian dan pemantauan berkala,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti faktor letak geografis yang kerap menjadi tantangan dalam pembangunan fasilitas serupa di daerah. Namun, menurutnya hal tersebut bukan alasan untuk tidak menghadirkan SPPG yang layak dan sesuai panduan Badan Gizi Nasional (BGN).

“SPPG di Jakarta memang punya sumber daya yang kuat, tapi idealnya praktik seperti ini bisa diterapkan juga di daerah lain. BGN sudah memiliki panduan bentuk dan standar yang bisa diadaptasi sesuai kondisi daerah,” katanya.

Tjandra menambahkan, penting bagi pemerintah dan institusi terkait untuk memastikan bahwa anak-anak di seluruh pelosok Indonesia bisa memperoleh layanan gizi yang setara.

“Sesekali kita perlu melihat bagaimana kondisi di wilayah terluar dan terpencil. Tujuannya agar standar pelayanan tetap bisa diterapkan di mana pun, sehingga seluruh anak Indonesia mendapatkan hak gizi yang sama,” pungkasnya.

Sumber: detikNews

Berita selengkapnya bisa anda lihat di aruna9news.com