Aruna9News.com, Jakarta – Rencana pengadaan seragam anggota DPRD Jombang tahun 2026 senilai sekitar Rp500 juta menuai protes dari masyarakat. Sejumlah warga yang tergabung dalam Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD, Selasa (7/4/2026).

Dalam aksinya, massa menolak anggaran pengadaan empat jenis pakaian dinas, yakni pakaian sipil harian, pakaian sipil resmi, pakaian sipil lengkap, serta pakaian khas daerah. Mereka menilai kebijakan tersebut tidak mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat yang sedang tertekan.

Sebagai bentuk kritik, demonstran melakukan aksi simbolik dengan menyajikan kopi menggunakan wadah berbahan daun. Aksi itu menjadi sindiran atas mahalnya harga plastik dan kebutuhan pokok lainnya yang dinilai semakin membebani masyarakat kecil.

Ketua FRMJ, Joko Fattah Rochim, mengatakan pengadaan seragam dewan seharusnya dievaluasi karena merupakan program rutin yang belum tentu mendesak. Ia mempertanyakan urgensi anggaran tersebut, terlebih seragam yang lama dinilai masih layak digunakan.

“Jika masih bisa dimanfaatkan, seharusnya tidak perlu ada pengadaan baru. Anggaran bisa dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak,” ujarnya.

Selain itu, massa juga menyoroti ketidakhadiran anggota DPRD saat aksi berlangsung. Para legislator diketahui sedang menjalankan kunjungan kerja di luar daerah, sehingga tidak dapat menemui para demonstran.

FRMJ menilai, di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok, kebijakan pengadaan seragam dengan nilai ratusan juta rupiah dianggap kurang sensitif terhadap kondisi masyarakat.

“Yang tidak dimakan saja seperti plastik ini harganya sudah mahal. Sembako juga naik, kami yang berdagang pun kesulitan dan tidak berani menaikkan harga,” kata Joko.

Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pihak DPRD Jombang terkait tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi.

Sumber: TribunJombang

Penulis: Annisa Ainaya Salsabila