Aruna9news.com, Jakarta – Pemerintah China melakukan perubahan besar dalam sistem pendidikan nasional dengan mengurangi beban akademik siswa. Kebijakan ini menjadi sorotan global karena dinilai berani dan tidak biasa.

Kementerian Pendidikan China resmi melarang sekolah memberikan pekerjaan rumah (PR) secara berlebihan serta menghapus ujian seleksi, khususnya di tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).

Dilansir dari Reuters, kebijakan ini diambil sebagai respons atas tingginya tekanan akademik yang dialami siswa. Selama ini, sistem pendidikan di China dikenal kompetitif dengan beban tugas yang berat, sehingga banyak siswa mengalami kurang tidur, kecemasan, hingga depresi.

Dalam aturan terbaru, sekolah juga dilarang memberikan penghargaan kepada guru maupun siswa berdasarkan hasil ujian masuk perguruan tinggi. Langkah ini diambil untuk mengurangi budaya kompetisi berlebihan di lingkungan pendidikan.

Tak hanya itu, pemerintah mewajibkan sekolah menyediakan minimal dua jam aktivitas fisik setiap hari bagi siswa. Sementara itu, taman kanak-kanak (TK) tidak diperbolehkan mengajarkan materi setingkat SD demi menjaga perkembangan anak sesuai usia.

Kementerian Pendidikan China juga menegaskan bahwa waktu istirahat siswa harus dilindungi. Sekolah dan guru dilarang mengganggu jam istirahat, termasuk menahan siswa tetap berada di kelas.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan mental, China juga menambah periode libur bagi siswa, yakni libur musim semi dan musim gugur. Kebijakan ini melengkapi libur panjang yang sebelumnya hanya ada pada musim panas dan musim dingin.

Menariknya, sejumlah institusi pendidikan menyambut kebijakan ini dengan cara unik. Salah satunya Sichuan Southwest Vocational College of Aviation yang memberikan libur musim semi selama enam hari dengan tema “melihat bunga dan menikmati romansa”.

Langkah ini sejalan dengan tujuan jangka panjang pemerintah China untuk memberikan waktu luang bagi generasi muda, sekaligus mendorong keseimbangan hidup, bahkan hingga peningkatan angka pernikahan dan konsumsi domestik.

Kebijakan ini pun menuai beragam respons. Sebagian pihak memuji langkah tersebut sebagai upaya melindungi kesehatan mental siswa, namun ada pula yang mempertanyakan dampaknya terhadap kualitas pendidikan dan daya saing global.

Sumber: detikedu

Penulis: Annisa Ainaya Salsabila