Image: Ilustrasi orang berjalan di keramaian

Aruna9news.com – Studi dari Center of Economic and Law Studies menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi di Indonesia semakin membesar. Dalam laporan berjudul Republik Oligarki: Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026, disebutkan bahwa total kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia kini setara dengan harta milik 55 juta masyarakat biasa. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2024, yang saat itu setara dengan kekayaan 50 juta orang.

Laporan tersebut menganalisis berbagai indikator seperti distribusi pendapatan, distribusi kekayaan, tingkat kemiskinan, hingga kondisi ekonomi lainnya. Hasilnya menunjukkan bahwa kekayaan semakin terkonsentrasi pada segelintir elite ekonomi.

Sepanjang 2019 hingga 2025, total kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia naik hampir dua kali lipat, dari sekitar Rp2.508 triliun menjadi Rp4.651 triliun. Pada 2026, sekitar 57,8% kekayaan mereka berasal dari sektor ekstraktif seperti batu bara, kelapa sawit, dan nikel. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar akumulasi kekayaan kelompok oligarki masih bergantung pada eksploitasi sumber daya alam.

Secara statistik, 50 orang terkaya tersebut hanya mencakup sekitar 0,000000174% dari total populasi Indonesia, namun mereka menguasai 18,6% dari total kekayaan nasional. Jika tidak ada perubahan dalam struktur ekonomi dan politik, CELIOS memperkirakan pada tahun 2050 kekayaan 50 orang terkaya bisa setara dengan kekayaan 111 juta penduduk Indonesia.

Selain itu, CELIOS juga menemukan bahwa pertumbuhan tabungan kelompok kaya jauh lebih cepat dibandingkan masyarakat menengah ke bawah. Simpanan di atas Rp5 miliar kini menguasai 56,45% dari total dana perbankan, sementara hampir 98,91% nasabah di Indonesia memiliki saldo di bawah Rp100 juta.

Dalam periode 2014 hingga 2025, nilai simpanan jumbo tersebut melonjak dari Rp1.564 triliun menjadi Rp5.463 triliun. Tidak hanya nominalnya yang meningkat, proporsinya terhadap total simpanan bank juga naik dari 43% menjadi 56%, memperlihatkan dominasi kelompok kaya yang semakin kuat dalam sistem keuangan nasional.

Source: Detik.com

Editor: Ariel Yoga Praditya