Image: Ilustrasi bansos

Aruna9news.com – Pemerintah mulai memperluas digitalisasi bantuan sosial melalui Program Pro Kesejahteraan Rakyat (Pro-Kesra). Program ini tidak hanya difokuskan pada penyaluran bansos, tetapi juga diarahkan untuk membantu masyarakat miskin dan kelompok rentan agar lebih mandiri secara ekonomi.

Lewat Pro-Kesra, pemerintah ingin mengubah konsep bantuan sosial menjadi ekosistem pemberdayaan masyarakat. Pemanfaatan infrastruktur digital publik serta teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) menjadi strategi utama agar layanan lebih terintegrasi, tepat sasaran, dan memberi dampak nyata.

Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan transformasi digital melalui pemanfaatan infrastruktur digital dan AI diharapkan dapat menjadi katalis dalam mendukung program prioritas nasional sekaligus memperbaiki tata kelola pemerintahan dan efisiensi anggaran.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat tingkat menteri terkait perluasan digitalisasi bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang berlangsung di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas di Jakarta.

Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan transformasi bansos bertujuan agar bantuan pemerintah tidak hanya bersifat sementara, melainkan mampu menjadi pendorong kemandirian masyarakat.

Menurut Rini, layanan publik nantinya akan dirancang lebih terpadu, presisi, dan berkelanjutan dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah pemutakhiran dan verifikasi data lintas sektor secara real-time agar akses layanan menjadi lebih sederhana, mudah dipahami, dan inklusif.

Ia juga menjelaskan proses verifikasi dan autentikasi terintegrasi dilakukan untuk mempercepat pelayanan. Implementasi program akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan hingga menjangkau skala nasional.

Kementerian PANRB bersama Bappenas turut memperkuat harmonisasi regulasi serta penyelarasan standar layanan lintas kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha.

Kepala Bappenas sekaligus Menteri PPN, Rachmat Pambudy, menambahkan bahwa Pro-Kesra dirancang untuk mendukung kemandirian ekonomi masyarakat miskin dan rentan melalui berbagai program pemberdayaan.

Program tersebut mencakup peningkatan kapasitas usaha, akses pemasaran, pembiayaan, kemitraan, hingga pelatihan kerja, penyaluran tenaga kerja, dan program magang. Pelaksanaan lanjutan Pro-Kesra nantinya akan didukung melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) dan Sistem Aplikasi Pelayanan UMKM (Sapa UMKM), Sasaran utama program ini meliputi masyarakat miskin dan kelompok rentan seperti perempuan, lansia, korban bencana, hingga penyandang disabilitas.

Source: Detik.com

Editor: Ariel Yoga Praditya