Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti ironi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di angka sekitar 5 persen per tahun selama tujuh tahun terakhir, namun tidak diikuti dengan perbaikan kesejahteraan masyarakat secara merata. Ia menyebut data yang diterimanya menunjukkan angka kemiskinan justru mengalami kenaikan, sementara jumlah masyarakat kelas menengah terus menurun.

“Saya mengajak kita jujur kepada diri kita sendiri dan kepada rakyat kita. Ini mungkin menyakitkan bagi kita. Saya merasa setelah saya terima data-data ini beberapa minggu setelah saya jadi presiden, saya merasa seolah saya dipukul di ulu hati saya,” ujar Prabowo di hadapan anggota DPR.

Menurut Prabowo, dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5 persen per tahun, perekonomian Indonesia secara keseluruhan telah meningkat sekitar 35 persen dalam tujuh tahun terakhir. Namun, pertumbuhan tersebut dinilai belum mampu menciptakan pemerataan ekonomi yang signifikan.

Ia mengungkapkan bahwa jumlah masyarakat miskin justru meningkat dari 46,1 persen menjadi 49,5 persen atau bertambah lebih dari tiga persen. Selain itu, kelompok kelas menengah yang selama ini dianggap sebagai penopang konsumsi nasional juga mengalami penyusutan.

Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena menunjukkan pengakuan terbuka dari kepala negara mengenai ketimpangan ekonomi yang masih terjadi di tengah berbagai klaim keberhasilan pertumbuhan nasional. Kondisi ini juga memperlihatkan tantangan besar yang dihadapi pemerintahan Prabowo dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.

Prabowo menilai pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dilihat dari angka makro semata, melainkan harus benar-benar dirasakan oleh rakyat kecil. Ia menegaskan pemerintah perlu mengevaluasi arah pembangunan ekonomi agar hasil pertumbuhan nasional dapat dinikmati secara lebih adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pidato tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah akan menaruh fokus lebih besar pada kebijakan fiskal yang menyentuh kesejahteraan rakyat, termasuk pengentasan kemiskinan, perlindungan kelas menengah, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan ekonomi daerah.

Pengakuan Prabowo mengenai kondisi ekonomi ini langsung memicu perhatian publik dan perdebatan di media sosial. Sebagian masyarakat mengapresiasi keterbukaan Presiden dalam menyampaikan realitas ekonomi nasional, sementara yang lain mempertanyakan efektivitas strategi pembangunan selama beberapa tahun terakhir yang dinilai belum mampu menekan ketimpangan sosial secara signifikan.