Aruna9news.com, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan bahwa harga pembelian motor listrik untuk operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berada di bawah harga pasar. Ia mengatakan harga pasar motor tersebut sekitar Rp52 juta per unit, sedangkan pemerintah membeli dengan harga sekitar Rp42 juta per unit. Dari target awal 24.400 unit, BGN mengaku hanya merealisasikan sekitar 21.800 unit pada tahun 2025. Motor listrik itu disebut akan digunakan untuk mendukung operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama di daerah terpencil yang sulit dijangkau kendaraan roda empat.

BGN juga menegaskan bahwa pengadaan tersebut sudah masuk dalam anggaran 2025 dan tidak akan dianggarkan lagi pada 2026. Menurut pihak BGN, seluruh proses pengadaan dilakukan melalui mekanisme resmi pemerintah seperti e-purchasing, dengan pengawasan serta aturan yang telah ditetapkan.

Namun, pengadaan ini memunculkan sorotan publik dan kritik dari berbagai pihak. Lembaga Center for Budget Analysis (CBA) mengklaim menemukan anggaran pengadaan motor listrik mencapai Rp3,2 triliun untuk sekitar 65 ribu unit, meskipun angka tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Sementara itu, sejumlah laporan media menemukan data pengadaan di sistem LKPP senilai sekitar Rp1,2 triliun, dengan harga motor yang tercantum berkisar Rp48 juta hingga Rp49 juta per unit—berbeda dengan klaim harga Rp42 juta yang disampaikan Kepala BGN.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, menyatakan DPR akan memanggil BGN untuk meminta penjelasan resmi terkait pengadaan tersebut. Ia menilai ada potensi pemborosan anggaran dan mempertanyakan urgensi pembelian puluhan ribu motor listrik di tengah kondisi fiskal negara yang sedang tertekan. Charles juga menyoroti kabar bahwa usulan pengadaan serupa sebelumnya pernah ditolak oleh Kementerian Keuangan.

Dari pihak pemerintah, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Purbaya Yudhi Sadewa, menyebut dirinya mengetahui bahwa usulan pengadaan motor dan komputer pernah ditolak pada tahun sebelumnya. Ia menegaskan bahwa fokus utama program MBG seharusnya tetap pada penyediaan makanan bagi masyarakat, bukan pada pengadaan sarana yang dinilai kurang mendesak.

Di media sosial, video ratusan motor listrik berstiker BGN yang masih terbungkus plastik memicu reaksi luas dari masyarakat. Banyak warganet mempertanyakan urgensi pembelian kendaraan tersebut dan membandingkannya dengan kebutuhan lain seperti kesejahteraan guru atau efisiensi anggaran negara.

Pengamat otomotif, Bebin Djuana, menduga motor yang digunakan mirip dengan Emmo JVX GT, sebuah motor listrik bergaya adventure yang dipasarkan dengan harga sekitar Rp56,8 juta per unit. Ia menilai pemerintah perlu transparan mengenai alasan pemilihan merek, spesifikasi, dan biaya pengadaan karena pembelian dilakukan menggunakan uang negara.

CBA juga mengkritik penggunaan sistem e-purchasing dalam pengadaan tersebut. Menurut mereka, mekanisme itu membuat proses pengadaan kurang transparan dan sulit dipantau publik dibandingkan tender terbuka. Mereka menilai pengadaan dalam jumlah besar seharusnya dilakukan melalui lelang agar pemerintah bisa memperoleh harga terbaik dan memastikan efisiensi anggaran.

Secara keseluruhan, polemik ini berpusat pada tiga hal utama: transparansi harga pengadaan, urgensi kebutuhan motor listrik untuk program MBG, dan efektivitas penggunaan anggaran negara di tengah kondisi fiskal yang sedang mengalami defisit.

Sumber: bbc.com

Penulis: Annisa Ainaya Salsabila