Kementerian Pariwisata saat ini tengah berfokus pada upaya menjaga dan meningkatkan kebersihan di setiap destinasi wisata guna mendukung terciptanya pariwisata yang berkelanjutan.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menekankan bahwa kebersihan, terutama toilet dan pengelolaan sampah, menjadi perhatian utama. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah meluncurkan Gerakan Wisata Bersih di Yogyakarta sebagai langkah nyata dalam menjaga kebersihan destinasi wisata.

Menurut Widiyanti, selain berkontribusi pada keberlanjutan pariwisata, kebersihan juga dapat meningkatkan kualitas suatu destinasi. Ia menegaskan bahwa pariwisata Indonesia harus lebih maju dengan standar kebersihan, kenyamanan, keindahan, dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, pihaknya terus mengedukasi para pelaku industri pariwisata tentang pentingnya menerapkan praktik keberlanjutan.

Lebih lanjut, Widiyanti menjelaskan bahwa Kementerian Pariwisata telah menerbitkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Permen-Parekraf) pada tahun 2021 yang berisi pedoman untuk destinasi wisata berkelanjutan. Regulasi ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pemerintah pusat, daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan pariwisata, termasuk di desa dan wilayah lainnya.

Sejalan dengan tren pasar yang semakin mengarah pada pariwisata berkelanjutan dan regeneratif, Widiyanti menekankan bahwa aspek lingkungan menjadi elemen krusial dalam pengembangan pariwisata, karena keindahan dan kelestarian destinasi merupakan aset utama.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menyatakan bahwa kementeriannya tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap pihak yang merusak lingkungan. Namun, mereka terus berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Investasi/BPKM untuk memastikan prinsip keberlanjutan tetap ditegakkan.

Ni Luh juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pariwisata berkelanjutan. Selain itu, ia mendorong pelaku industri untuk melakukan pengawasan dan penerapan aturan yang telah ditetapkan sejak 2021. Media dan masyarakat juga diharapkan turut serta dalam mengawasi dan melaporkan berbagai hal yang perlu diperbaiki atau didiskusikan lebih lanjut dengan kementerian terkait.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung, meminta pengembang yang melakukan pembangunan di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, untuk melakukan reboisasi mangrove yang terdampak akibat pembangunan. Ia menegaskan bahwa aktivitas pembangunan tidak boleh merusak lingkungan, terutama ekosistem mangrove di wilayah tersebut. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap keluhan warga terkait pengerukan pasir laut ilegal di Pulau Gugus Lempeng, Kelurahan Pulau Pari, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan.

sumber: antaranews