Setiap tahun, negara membuang Rp 50 triliun lebih untuk menanggung biaya pengobatan diabetes. Sementara publik ribut soal korupsi, ‘wabah senyap’ ini menggerogoti APBN, memangkas produktivitas jutaan pekerja, dan membebani sistem kesehatan hingga ambang kolaps.

 

 

JAKARTA — Di sebuah ruang tunggu puskesmas di Cilincing, Jakarta Utara, deretan kursi plastik telah penuh sejak pukul 07.00 pagi. Sebagian besar pasien bukan anak-anak dengan demam, bukan ibu hamil yang periksa rutin. Mereka adalah pria dan wanita paruh baya dengan luka di kaki yang tak kunjung sembuh, penglihatan yang semakin kabur, dan kadar gula darah yang tak terkontrol.

Mereka adalah wajah dari krisis yang selama ini luput dari perhatian publik: epidemi diabetes mellitus tipe 2 yang tengah menggerogoti Indonesia dari dalam.

Sementara perdebatan nasional tak henti mengangkat isu korupsi sebagai musuh utama perekonomian, sebuah ‘musuh dalam selimut’ jauh lebih berbahaya telah bekerja diam-diam selama puluhan tahun. Tidak perlu amplop. Tidak ada proyek fiktif. Cukup dengan gula berlebih, gaya hidup sedentari, dan sistem pencegahan yang lemah — diabetes membobol kas negara, menghapus jutaan jam kerja produktif, dan mengirimkan ratusan ribu orang Indonesia ke liang kubur sebelum waktunya.

 

ANGKA YANG MEMBUAT SESAK NAPAS

 

Indonesia kini menjadi rumah bagi sekitar 19,5 juta penderita diabetes dewasa, menempatkan negara ini di peringkat kelima dunia dengan jumlah diabetesi terbanyak, menurut data International Diabetes Federation (IDF) tahun 2023. Yang lebih mengkhawatirkan: diperkirakan hampir separuhnya belum terdiagnosis.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatat bahwa diabetes dan komplikasinya — mulai gagal ginjal, kebutaan, amputasi, hingga serangan jantung — menjadi salah satu penyakit dengan pembiayaan terbesar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pada 2022 saja, BPJS Kesehatan menggelontorkan lebih dari Rp 50 triliun untuk penyakit tidak menular (PTM), dengan diabetes sebagai kontributor terbesar.

“Beban pembiayaan penyakit diabetes dan komplikasinya terhadap BPJS Kesehatan itu sangat signifikan. Kita bicara triliunan rupiah setiap tahun, dan trennya terus naik.”

— dr. Ali Ghufron Mukti, Direktur Utama BPJS Kesehatan (2023)

 

Angka itu bukan hanya besar secara nominal — ia mewakili sumber daya yang semestinya bisa dialokasikan untuk ribuan sekolah baru, ratusan ribu beasiswa, atau infrastruktur pedesaan. Setiap rupiah yang ‘termakan’ komplikasi diabetes adalah rupiah yang dicuri dari masa depan bangsa, tanpa ada nama pelaku yang bisa disebut.

PRODUKTIVITAS YANG MENGUAP

Kerugian ekonomi akibat diabetes tidak berhenti di meja kasir rumah sakit. Dampak terbesarnya justru bersifat ‘tak terlihat’ — yaitu hilangnya produktivitas.

Riset dari Universitas Indonesia bersama Kementerian Kesehatan memperkirakan bahwa setiap penderita diabetes yang aktif bekerja kehilangan rata-rata 2,5 hingga 4 hari kerja per bulan akibat kondisi kesehatannya. Dikalikan 19 juta penderita, sebagian besar di usia produktif antara 30 hingga 64 tahun, angka ini berubah menjadi kehilangan puluhan miliar jam kerja setiap tahun.

 

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pernah mengungkapkan keprihatinannya secara terbuka dalam Rapat Kerja Nasional Kesehatan 2023:

“Diabetes itu menyerang usia produktif kita. Seorang kepala keluarga yang kena komplikasi diabetes — gagal ginjal, buta, kaki diamputasi — bukan hanya dia yang tidak bisa bekerja. Seluruh keluarganya terseret ke dalam kemiskinan. Ini adalah bom waktu sosial-ekonomi yang belum kita sadari sepenuhnya.”

— Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan RI

 

Studi Bank Dunia tahun 2022 yang menganalisis 15 negara berkembang menyimpulkan bahwa biaya tidak langsung diabetes — mencakup hilangnya produktivitas, pengasuhan informal, dan kematian dini — bisa mencapai tiga hingga lima kali lipat biaya medis langsung. Jika formula ini diterapkan ke Indonesia, total kerugian ekonomi tahunan akibat diabetes bisa melampaui Rp 200 triliun.

 

Apa Kata Ahli Gizi

“Menekankan pentingnya strategi makan yang tepat. “Gula darah terkontrol: strategi makan untuk pasien diabetes”.Sebagai ahli gizi, ia sering mengingatkan bahwa diabetes bukan berarti berhenti makan enak, melainkan mengatur pola makan bergizi seimbang untuk mencegah komplikasi seperti dehidrasi atau hipertensi. Nazhif juga menyarankan penurunan berat badan secara bertahap (5-10% dalam 3 bulan) bagi mereka dengan obesitas melalui kombinasi pengaturan porsi makan dan olahraga ringan

— Nazhif Gifari, S.Gz., M.Si , Ahli Gizi Universitas Esa Unggul

 

 

SAAT KORUPSI DAN DIABETES BERSANDING

 

Menariknya, para ekonom mengingatkan bahwa membandingkan korupsi dan diabetes bukanlah soal mana yang lebih jahat — melainkan soal mana yang lebih kita waspadai.

Korupsi di Indonesia, berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 20-30 triliun per tahun dari kasus yang berhasil ditangani. Angka ini tentu signifikan. Namun, perkiraan total kerugian ekonomi dari diabetes — jika mencakup biaya medis langsung, produktivitas yang hilang, dan dampak sosial — bisa jauh melampaui angka tersebut.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara, menganalisis dengan tajam:

“Korupsi memang masalah serius dan harus diberantas. Tapi korupsi itu punya nama tersangka, bisa disidangkan, bisa dipenjara. Diabetes tidak. Diabetes bekerja tanpa wajah. Ribuan triliun rupiah potensi ekonomi hilang diam-diam lewat absensi kerja, biaya rumah sakit, dan kematian dini — dan tidak ada yang dipenjara karenanya. Justru itulah yang membuatnya lebih berbahaya dari sisi kebijakan.”

— Bhima Yudhistira Adhinegara, Ekonom Senior INDEF

 

AKAR MASALAH: GAYA HIDUP DAN KEMISKINAN YANG BERJABAT TANGAN

Ledakan diabetes di Indonesia bukan terjadi secara kebetulan. Ia adalah produk dari transformasi gaya hidup yang berlangsung sejak 1990-an: urbanisasi masif, ledakan konsumsi makanan ultra-proses dan minuman manis, berkurangnya aktivitas fisik, serta tekanan hidup yang kian tinggi.

Paradoksnya, diabetes bukan lagi penyakit orang kaya. Riset terbaru menunjukkan prevalensi diabetes justru makin tinggi di kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, yang memiliki akses terbatas terhadap makanan bergizi, fasilitas olahraga, dan layanan kesehatan preventif.

“Banyak warga kita yang tidak tahu mereka diabetesi. Mereka baru datang ke puskesmas saat sudah dalam kondisi berat — kaki bengkak, penglihatan buram. Padahal kalau terdeteksi lebih awal, biayanya jauh lebih murah dan kualitas hidupnya bisa terjaga.”

— Pj. Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, dalam kunjungan ke Puskesmas Penjaringan (2023)

Di sinilah lingkaran setan bermula: kemiskinan menyebabkan pola makan buruk, pola makan buruk memicu diabetes, diabetes memicu kemiskinan lebih dalam karena biaya pengobatan dan hilangnya kemampuan bekerja.

NEGARA SUDAH TAHU, TAPI BELUM CUKUP BERGERAK

Pemerintah sebenarnya tidak buta terhadap ancaman ini. Program Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) diluncurkan sejak 2016. Program Prolanis untuk pengelolaan penyakit kronis sudah berjalan dalam ekosistem BPJS. Cukai minuman berpemanis sudah lama didiskusikan.

Namun implementasi di lapangan masih jauh dari optimal. Anggaran promosi kesehatan dan pencegahan penyakit masih kalah besar dibanding anggaran kuratif. Regulasi iklan makanan dan minuman tinggi gula masih lemah. Edukasi gizi di sekolah belum menjadi prioritas nasional.

“Kita terlalu lama fokus mengobati, bukan mencegah. Padahal satu rupiah yang kita investasikan di pencegahan diabetes bisa menghemat tiga sampai tujuh rupiah biaya pengobatan di kemudian hari. Ini soal pilihan kebijakan.”

— Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan RI (2022)

Rencana Aksi Nasional Penyakit Tidak Menular 2020-2024 memang telah menetapkan target penurunan prevalensi diabetes, obesitas, dan hipertensi. Namun evaluasi pertengahan periode menunjukkan bahwa hampir semua target berjalan di bawah proyeksi.

 

APA YANG BISA DILAKUKAN?

Para ahli mengusulkan sejumlah langkah konkret yang seharusnya menjadi prioritas nasional:

Pertama, penerapan cukai minuman berpemanis yang selama bertahun-tahun diperdebatkan harus segera diwujudkan. Pengalaman Meksiko dan Inggris membuktikan cukai semacam ini efektif menurunkan konsumsi sekaligus menambah penerimaan negara yang bisa dialokasikan kembali untuk kesehatan.

Kedua, skrining diabetes massal harus dijadikan program nasional prioritas — seperti vaksinasi — bukan sekadar layanan opsional. Deteksi dini adalah kunci menekan biaya komplikasi.

Ketiga, regulasi ketat terhadap pemasaran produk makanan dan minuman tinggi gula, khususnya yang menyasar anak-anak dan remaja, harus segera diperkuat.

Keempat, penguatan peran puskesmas sebagai garda terdepan pengelolaan diabetes — bukan sekadar tempat distribusi obat, tapi pusat edukasi gaya hidup sehat yang aktif di komunitas.

Diabetes bukan musuh yang bisa ditangkap dan dipenjara. Tapi dalam hal kemampuannya menghancurkan ekonomi dan kehidupan manusia secara masif dan sistematis — ia adalah lawan yang jauh lebih tangguh dari sekadar koruptor mana pun.

 

 

Sumber Artikel ini merupakan bagian dari serial investigasi kesehatan publik dan dampak ekonominya. Semua data merujuk pada sumber resmi pemerintah, lembaga riset independen, dan pernyataan pejabat yang telah terdokumentasi.