Sekelompok ibu-ibu, anak muda, dan perempuan yang tergabung dalam Suara Ibu Indonesia (SII) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Rabu (15/10).
Mereka menuntut pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah muncul sejumlah kasus keracunan massal di berbagai daerah.

Pantauan di lokasi memperlihatkan para peserta aksi membawa berbagai spanduk dan poster protes. Salah satu spanduk besar bertuliskan “Stop MBG, Utamakan Kualitas, Keamanan, dan Martabat Anak”, sementara lainnya menuliskan “Kembalikan Makanan Bergizi kepada Keluarga dan Sekolah.”

Dalam pernyataan sikapnya, SII menyampaikan rasa keprihatinan dan kemarahan atas berulangnya insiden keracunan yang disebut telah menimpa lebih dari 10.000 anak sekolah di sejumlah wilayah. Data itu mengacu pada temuan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI).

Menurut SII, program MBG yang semula digadang-gadang sebagai solusi perbaikan gizi anak justru menimbulkan krisis kesehatan, krisis akuntabilitas, dan krisis moral dalam pengelolaannya.

“Alih-alih dijalankan secara nasional, seharusnya program ini difokuskan untuk daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) atau anak-anak dari keluarga pra-sejahtera yang memang membutuhkan intervensi gizi,” tulis pernyataan SII.

Mereka juga menilai anggaran MBG yang besar, sebagian diambil dari dana pendidikan, seharusnya dialihkan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, memperbaiki infrastruktur sekolah di wilayah 3T, serta membangun kantin sehat berbasis komunitas yang melibatkan guru dan orang tua.

Kritik Keterlibatan TNI-Polri dalam Program MBG

Suara Ibu Indonesia turut menyoroti keterlibatan TNI dan Polri dalam rantai distribusi serta pengawasan program MBG.
Menurut mereka, langkah tersebut menunjukkan adanya militerisasi urusan sipil dan membuka potensi penyalahgunaan kewenangan di ranah publik.

“Militer bukan lembaga pangan. Tugas mereka bukan mengurus gizi anak sekolah,” tegas pernyataan itu.

Karena itu, mereka mendesak pemerintah menghentikan proyek MBG di seluruh Indonesia, sekaligus mencabut pelibatan aparat keamanan dari setiap aspek pelaksanaannya.

SII juga meminta dilakukan audit nasional independen terhadap vendor, dapur sekolah, dan rantai pasok MBG. Hasil audit diminta dipublikasikan secara terbuka agar publik dapat menilai transparansi program tersebut.

Meski begitu, mereka juga mengakui bahwa banyak pekerja informal, ibu-ibu, dan tenaga dapur sekolah bergantung pada program ini untuk mencari nafkah, serta masih banyak anak sekolah yang membutuhkan tambahan asupan gizi.

Namun, SII menegaskan bahwa tanpa standar keamanan pangan dan perlindungan kerja yang memadai, program yang seharusnya membantu justru berisiko menjadi sumber bencana baru.

“Program ini gagal menjamin keselamatan, kesehatan, dan inklusivitas anak-anak. Pemerintah harus bertanggung jawab,” tutup pernyataan mereka.

Sumber: CNN Indonesia

Berita selengkapnya dapat anda akses melalui aruna9news.com