Image: petani garam

Aruna9news.com – Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi S. Lukman menyoroti harga garam lokal yang masih lebih mahal dibandingkan garam impor, terutama dari Australia. Ia menilai selisih harga tersebut dipengaruhi oleh perbedaan karakter produksi di masing-masing negara.

Menurut Adhi, di Australia garam diproduksi dari tambang sehingga prosesnya lebih sederhana dan biaya logistik maupun distribusinya relatif lebih rendah. Sebaliknya, produksi garam di Indonesia masih mengandalkan metode tradisional yang memerlukan proses panjang, mulai dari penguapan air laut hingga panen.

“Saingan kita Australia dan India. Australia itu garamnya sangat murah karena tinggal digali saja sudah ada. Tidak perlu proses seperti menanam air dan panen,” ujar Adhi saat ditemui di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Selain persoalan produksi, ia juga menyinggung kualitas garam dalam negeri yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan industri pengolahan. Garam dengan mutu rendah masih harus melalui proses peleburan dan kristalisasi ulang, yang menyebabkan penyusutan volume cukup besar dan berdampak pada kenaikan biaya.

Adhi mencontohkan, garam berkualitas baik seperti garam Madura kategori KW1 dapat langsung digiling dari bentuk kristal, kemudian disesuaikan dan difortifikasi dengan iodium tanpa proses tambahan yang rumit. Hal itu membuat biaya produksinya lebih efisien.

Dari sisi harga di tingkat petani, ia menyebut garam rakyat di Indonesia berada di kisaran Rp2.500 per kilogram, jauh lebih tinggi dibandingkan harga di Australia yang diperkirakan di bawah Rp1.000 per kilogram.

Ia berharap pemerintah, khususnya KKP, dapat lebih fokus meningkatkan kualitas garam di tingkat petambak agar biaya tambahan di industri pengolahan dapat ditekan.

Sementara itu, Direktur Sumber Daya Kelautan KKP Frista Yorhanita menjelaskan bahwa tingginya harga garam nasional juga dipengaruhi oleh kendala distribusi dan logistik, terutama di wilayah sentra produksi. Keterbatasan infrastruktur seperti akses jalan dan pelabuhan menyebabkan biaya angkut meningkat sebelum garam sampai ke industri.

Menurutnya, perbaikan infrastruktur perlu dilakukan melalui kolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan, termasuk pembangunan pelabuhan dan peningkatan kualitas jalan.

Selain itu, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan mutu garam rakyat dari sisi hulu, antara lain dengan memperbaiki saluran air agar kualitas air masuk ke tambak lebih baik, serta menyediakan fasilitas pengolahan seperti washing plant untuk mencuci dan meningkatkan kualitas garam sebelum dipasarkan.

Source: CNBC Indonesia