JAKARTA – Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, mengimbau para pengemudi ojek online (ojol) untuk menyampaikan aspirasi melalui unjuk rasa secara tertib dan tidak melanggar hukum. “Demo boleh dilakukan, asalkan mematuhi aturan, tidak mengganggu ketertiban umum, dan tidak melanggar hukum,” ujar Juri di Kantor Kementerian Sosial pada Selasa (20/5/2025).

Ia menekankan bahwa pemerintah menghormati hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di ruang publik, selama dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Juri menambahkan bahwa pemerintah selalu terbuka terhadap berbagai aspirasi masyarakat, termasuk dari para pekerja sektor informal seperti pengemudi ojol. Ia memastikan bahwa setiap suara yang disampaikan akan didengarkan dan dipertimbangkan, selama masih berada dalam bingkai konstitusi. “Pemerintah pasti akan mendengarkan apa pun yang disampaikan oleh masyarakat,” lanjutnya.

Sebagai informasi, pada Selasa (20/5/2025), ribuan pengemudi ojek online, taksi daring, serta kurir di seluruh Indonesia direncanakan akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran.

Salah satu bentuk protes yang dilakukan adalah aksi “off bid”, yaitu aksi mematikan aplikasi secara massal di seluruh wilayah Indonesia. Aksi ini digagas oleh Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) sebagai bentuk penolakan terhadap besarnya potongan komisi yang diterapkan oleh platform aplikasi.

Sumber : Kompas

Berita selengkapnya dapat anda akses melalui aruna9news.com