Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan family office di Indonesia.

Inisiatif pendirian family office sendiri merupakan gagasan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, yang pertama kali mencetuskannya saat masih menjabat sebagai Menko Maritim dan Investasi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Purbaya menegaskan, pemerintah tidak akan mengalihkan pos anggaran negara untuk membiayai proyek tersebut. Ia mempersilakan pihak DEN melanjutkan rencana pembangunan family office asalkan tidak melibatkan dana APBN.

“Saya sudah lama dengar isu itu (family office), tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya silakan. Saya tidak akan mengalihkan dana APBN ke sana,” ujar Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10), dikutip dari Detik Finance.

Menurutnya, penggunaan anggaran negara harus difokuskan pada program-program yang jelas dan tepat sasaran agar pelaksanaannya efektif, efisien, dan bebas dari kebocoran.

“Saya fokus pada pemberian anggaran yang tepat agar pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran, dan tidak ada kebocoran,” tambahnya.

Purbaya juga menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam rencana pembentukan family office tersebut. Ia bahkan mengaku belum memahami secara rinci konsep yang dimaksud.

“Saya tidak terlibat. Kalau mau ya saya doakan saja. Saya juga belum terlalu paham konsepnya, meski Pak Ketua DEN sering menyampaikan, tapi saya belum pernah lihat detailnya,” katanya.

Sebelumnya, pada akhir Juli lalu, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa rencana pembentukan family office tetap berjalan meski terjadi pergantian pemerintahan.

“Kita masih kejar terus. Harapannya bisa segera diputuskan oleh presiden,” ujarnya di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (28/7).

Luhut bahkan menargetkan family office bisa mulai beroperasi tahun ini.

“Kita harap tahun ini sudah bisa berjalan,” ucapnya.

Gagasan pembentukan family office pertama kali disampaikan pada Mei 2024. Luhut menilai Indonesia perlu meniru negara seperti Singapura, Hong Kong, dan Abu Dhabi, yang telah berhasil mengembangkan ribuan family office.

Menurutnya, potensi investasi dari pendirian family office di Indonesia bisa mencapai US$500 miliar atau sekitar Rp8.151 triliun, setara 5 persen dari total dana family office global senilai US$11,7 triliun.

Family office merupakan lembaga yang menyediakan layanan pengelolaan investasi, perencanaan keuangan, hingga pengelolaan pajak bagi keluarga kaya dan investor global.

Luhut juga menyebut bahwa di Indonesia nantinya, investor asing dapat menempatkan dananya tanpa dikenakan pajak, kecuali jika investasi tersebut menciptakan lapangan kerja baru.

Sumber: CNN Indonesia

Berita selengkanpa anda bisa akses melalui :aruna9news,com