JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) membawa angin segar bagi reformasi kebijakan keuangan negara. Dalam sidang putusan yang digelar pada Senin, 16 Maret 2026, MK resmi menyatakan bahwa ketentuan pensiun seumur hidup bagi pimpinan dan anggota DPR RI serta lembaga tinggi negara lainnya bertentangan dengan konstitusi.
Akhir dari Aturan Lawan Keadilan
Putusan nomor 191/PUU-XXIII/2025 ini membatalkan relevansi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 yang selama puluhan tahun menjadi payung hukum pemberian dana pensiun seumur hidup bagi pejabat negara yang hanya menjabat selama lima tahun.
Gugatan ini sebelumnya diajukan oleh akademisi dari Fakultas Hukum UII yang menilai kebijakan tersebut sangat tidak adil. Mereka berpendapat bahwa pajak rakyat tidak seharusnya digunakan untuk membiayai fasilitas seumur hidup bagi jabatan politik singkat, sementara ASN dan pegawai lainnya harus bekerja puluhan tahun untuk mendapatkan hak serupa.

Poin Utama Putusan MK:
• Inkonstitusional Bersyarat: MK menyatakan UU No. 12 Tahun 1980 tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat jika tidak diubah dalam kurun waktu tertentu.
• Tenggat Waktu 2 Tahun: Pemerintah dan DPR diberikan waktu maksimal dua tahun untuk menyusun aturan baru terkait hak keuangan dan pensiun pejabat negara.
• Otomatis Dihapus: Jika dalam dua tahun aturan baru tidak diselesaikan, maka hak pensiun DPR otomatis akan kehilangan kekuatan hukumnya secara permanen.
• Berlaku untuk Lembaga Tinggi Lain: Putusan ini tidak hanya menyasar DPR, tetapi juga pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara lainnya yang selama ini menikmati fasilitas serupa.

Respon dan Harapan Publik
Putusan ini disambut positif oleh berbagai kalangan sebagai bentuk cermin keadilan sosial. Anggota DPR dari Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, menyatakan dukungannya terhadap putusan tersebut dan menilai bahwa kebijakan lama memang sudah saatnya dievaluasi agar lebih transparan dan adil bagi masyarakat.
Pimpinan DPR pun menegaskan akan patuh pada putusan MK tersebut. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa DPR siap membongkar aturan lama dan menyesuaikannya dengan putusan hukum terbaru demi menjaga integritas lembaga.
Dengan putusan ini, masa depan tunjangan mewah pejabat negara kini berada di titik balik, mengarah pada pengelolaan anggaran negara yang lebih efisien dan berpihak pada kepentingan rakyat luas.