Pemerintahan Presiden Joko Widodo sebelumnya berhasil menutup Pertamina Trading Energy Ltd. (Petral) pada tahun 2015 sebagai langkah reformasi di sektor energi dan peningkatan transparansi dalam impor minyak. Petral, yang berbasis di Singapura, kerap dikaitkan dengan praktik perantara yang membuka peluang percaloan dan korupsi dalam pengadaan minyak untuk Indonesia.

Setelah Petral dibubarkan, pengadaan minyak mentah dan BBM dialihkan langsung ke Pertamina melalui Integrated Supply Chain (ISC), anak usaha Pertamina yang bertugas memastikan impor minyak berjalan lebih transparan dan efisien.

Namun, di masa pemerintahan Prabowo, ISC kembali menjadi sorotan karena dugaan keterlibatan dalam praktik mafia minyak yang saat ini tengah diselidiki oleh Kejaksaan Agung. Kasus ini berhubungan dengan dugaan korupsi dalam pengadaan minyak mentah dan BBM di Pertamina. Nama RC, seorang pengusaha yang sebelumnya dikaitkan dengan praktik percaloan di Petral, kembali mencuat dalam kasus ini. RC dikenal memiliki pengaruh besar dalam bisnis impor minyak di Indonesia pada masa Petral sebelum ditutup pada 2015.

Seorang narasumber menyatakan bahwa praktik mafia ini terus berulang karena lemahnya manajemen internal Pertamina, memungkinkan jejaring mafia lama untuk kembali beraksi bahkan dengan lebih bebas. Ia menekankan bahwa praktik ini hanya “berganti kulit” tanpa perbaikan mendasar di dalam tubuh Pertamina.

Selain masalah mafia migas, Pertamina juga tengah mengerjakan berbagai proyek strategis bernilai besar yang berpotensi menimbulkan penyimpangan dan korupsi jika tidak diawasi dengan baik. Beberapa proyek tersebut meliputi:

1. Refinery Development Master Plan (RDMP)
   • RDMP Balikpapan senilai USD 7,2 miliar
   • RDMP Cilacap (dalam kajian)
   • RDMP Balongan senilai USD 3,8 miliar
   • RDMP Dumai (dalam perencanaan)
   • RDMP Plaju (dalam kajian)
2. Grass Root Refinery (GRR) Tuban
   • Pembangunan kilang baru dengan nilai investasi sekitar USD 14 miliar
3. LNG & Gasifikasi Batu Bara (DME Project)
   • Pengembangan gas alam dan batu bara menjadi DME sebagai pengganti LPG senilai USD 2,1 miliar
4. Pengembangan Energi Hijau & Biofuel
   • Green Refinery Cilacap dan Plaju senilai USD 500 juta hingga 1 miliar
   • Pembangunan PLTS di berbagai lokasi
   • Pengembangan Hydrogen & Carbon Capture Storage (CCS)
5. Proyek Petrokimia
   • Kilang Petrokimia Tuban (kerja sama dengan Rosneft) senilai USD 3,5 miliar
   • Kemitraan dengan Chandra Asri dalam pengembangan petrokimia

Total nilai proyek strategis Pertamina saat ini diperkirakan mencapai lebih dari USD 70 miliar atau sekitar Rp 1.100 triliun.

Kejaksaan Agung diharapkan tidak hanya mengusut dugaan mafia minyak tetapi juga meneliti potensi penyimpangan dalam proyek-proyek strategis Pertamina untuk melindungi keuangan negara. Seorang narasumber menegaskan bahwa Pertamina memerlukan reformasi mendalam dengan mengganti pejabat yang tidak profesional di anak dan cucu perusahaan Pertamina agar praktik mafia minyak tidak terus berulang.

Sumber : https://teamlibas.com/2025/03/09/mafia-minyak-bebas-beraksi-ribuan-triliun-proyek-raksasa-pertamina-harus-ikut-dibidik/