Image: Luhut

Aruna9news.com – Juru Bicara Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jodi Mahardi, memberikan klarifikasi terkait informasi mengenai bantuan sosial sebesar Rp5,4 juta per orang yang sempat menjadi perhatian publik setelah pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan usai bertemu Presiden Prabowo Subianto.

Jodi menegaskan bahwa angka Rp5,4 juta bukan merupakan program bantuan tunai baru yang akan diberikan kepada seluruh masyarakat. Nilai tersebut hanya merupakan ilustrasi dari total manfaat maksimal yang dapat diterima penerima program perlindungan sosial melalui berbagai skema bantuan yang telah berjalan saat ini.

Menurutnya, fokus pemerintah saat ini adalah memperkuat sistem perlindungan sosial yang lebih terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi digital. Langkah tersebut bertujuan meningkatkan akurasi data sehingga penyaluran bantuan dan subsidi dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran, transparan, efisien, serta mudah diakses oleh masyarakat yang berhak.

Jodi juga menekankan bahwa setiap rumah tangga memiliki kondisi dan kriteria penerima yang berbeda. Karena itu, jumlah bantuan yang diterima masing-masing keluarga tidak akan sama dan bergantung pada program yang diikuti serta tingkat kelayakan penerima.

Selain itu, pemerintah memastikan bahwa reformasi sistem perlindungan sosial tidak dimaksudkan untuk mengurangi bantuan yang sudah ada. Sebaliknya, upaya ini dilakukan agar berbagai program bantuan dapat tersalurkan lebih efektif kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Saat ini, digitalisasi penyaluran bantuan sosial telah diuji coba di sejumlah daerah dan akan terus dievaluasi sebelum diterapkan secara lebih luas di tingkat nasional. Pemerintah berharap transformasi tersebut dapat menciptakan sistem perlindungan sosial yang lebih responsif, terintegrasi, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Source: Detik.com

Editor: Ariel Yoga Praditya