Mohammad Bagher Ghalibaf (dok. AFP PHOTO/IRIBNEWS)

Aruna9news.com – Iran menegaskan tidak akan menerima kesepakatan apa pun dengan Amerika Serikat sebelum hak-hak rakyatnya dipastikan terlindungi. Pernyataan itu disampaikan oleh negosiator utama Iran sekaligus Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, Dalam pernyataannya, Ghalibaf menegaskan bahwa Teheran hanya akan menyetujui perjanjian jika seluruh hak rakyat Iran benar-benar terjamin. Ia juga menyebut tim perunding Iran tidak mempercayai pernyataan maupun janji yang disampaikan pihak Amerika Serikat.

Pernyataan tersebut muncul setelah sejumlah media AS, termasuk The New York Times dan Axios, melaporkan bahwa Presiden AS Donald Trump telah mengirimkan versi revisi proposal kesepakatan damai kepada Iran dengan sejumlah persyaratan yang lebih ketat.

Meski detail perubahan dalam proposal itu belum diungkap, setiap revisi dinilai berpotensi memperpanjang proses negosiasi dan menunda tercapainya kesepakatan akhir. Trump sebelumnya menyatakan bahwa prioritas utama Washington adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir serta menjamin kembali terbukanya jalur pelayaran strategis di Selat Hormuz.

Di sisi lain, Iran menilai masih terdapat perbedaan besar antara kedua negara dalam sejumlah isu utama. Menurut laporan kantor berita Tasnim News Agency, proses pertukaran draf kesepakatan masih berlangsung dengan kedua pihak terus mengajukan perubahan dan usulan baru.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, meminta publik tidak berspekulasi mengenai hasil negosiasi karena pembahasan masih berjalan dan belum mencapai kesimpulan yang pasti.

Iran juga menegaskan bahwa pencabutan sanksi ekonomi serta pencairan aset negara yang dibekukan di luar negeri merupakan syarat penting dalam setiap kesepakatan dengan AS. Teheran disebut menginginkan pelepasan aset senilai sekitar US$12 miliar sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut terkait program nuklirnya. Selain itu, Iran menolak pernyataan Trump yang menyebut stok uranium yang telah diperkaya akan dimusnahkan, dan menyebut klaim tersebut tidak berdasar.

Source: Detik.com

Editor: Ariel Yoga Praditya