Esaunggul.ac.id, Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABP PTSI) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) VI di Grand Ballroom Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, Rabu (15/7/2026). Mengusung tema “Penguatan Peran Badan Penyelenggara Menuju PTS Unggul, Berdampak, dan Berkelanjutan”, forum dua hari yang berlangsung 15-16 Juli 2026 itu menjadi ajang bagi kalangan badan penyelenggara perguruan tinggi swasta (PTS) untuk menyuarakan berbagai persoalan yang mereka hadapi sekaligus merumuskan langkah konsolidasi ke depan.

Acara yang dihadiri sekitar 400 peserta dari berbagai daerah di Indonesia ini turut menghadirkan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Brian Yuliarto, S.T., M.Eng., Ph.D., Wakil Menteri Prof. Fauzan, serta Anggota Komisi X DPR RI Prof. Dr. H. Furtasan Ali Yusuf, S.E., S.Kom., M.M. Selain menjadi forum pemilihan kepengurusan baru organisasi, Munas VI juga dimanfaatkan untuk menyusun rekomendasi strategis guna memperkuat tata kelola PTS di tengah cepatnya perubahan kebijakan pendidikan tinggi.

Ketua Panitia Pelaksana yang juga Rektor Universitas Esa Unggul, Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, S.T., M.B.A., IPU, ASEAN Eng., dalam sambutannya menegaskan bahwa penyelenggaraan Munas kali ini punya nilai strategis, khususnya dalam memperkuat peran badan penyelenggara sebagai penggerak utama peningkatan daya saing PTS di Tanah Air. Ia turut menyampaikan apresiasi kepada berbagai universitas yang mendukung suksesnya acara tersebut.

“Badan penyelenggara memiliki peran strategis dalam memastikan tata kelola perguruan tinggi yang sehat, adaptif, dan berkelanjutan. Melalui Munas ini, kami berharap lahir berbagai gagasan dan rekomendasi yang mampu memperkuat daya saing perguruan tinggi swasta serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan tinggi Indonesia di tingkat global,” ujar Rektor.

Ratusan Kampus Swasta Masih “Kurang Sehat”

Ketua Umum ABP PTSI Prof. Thomas Suyatno mengungkapkan, dari 2.813 PTS yang tercatat di Indonesia, sekitar 600 di antaranya masih berada dalam kondisi kurang sehat. Ia meminta pemerintah memberi kelonggaran waktu pembinaan hingga akhir Desember 2026 sebelum mengambil kebijakan lebih lanjut terhadap kampus-kampus tersebut.

“Kami memohon kepada kementerian agar diberikan kesempatan sampai akhir Desember 2026 untuk melakukan pembinaan. Apabila setelah itu memang sudah tidak dapat diselamatkan, kami siap menerima kebijakan yang akan diambil,” ujar Thomas.

Menurut Thomas, pendekatan pembinaan jauh lebih relevan dibandingkan langkah administratif yang berujung pada penutupan kampus, karena masih banyak PTS yang berpeluang bangkit apabila memperoleh pendampingan yang tepat. Ia juga menyoroti tekanan yang dirasakan anggota ABP PTSI akibat perubahan regulasi yang datang silih berganti dalam waktu singkat, termasuk sejumlah ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi (Permendikti) Nomor 39 yang dinilai masih menimbulkan persoalan teknis di lapangan, khususnya terkait dosen dan tata kelola kampus.

ABP PTSI, kata Thomas, akan terus memberikan masukan kepada pemerintah dan DPR dalam pembahasan regulasi pendidikan tinggi, termasuk penyusunan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan. Ia berharap Munas VI menghasilkan rekomendasi konkret yang bisa mendorong penyempurnaan kebijakan agar lebih berpihak pada PTS. Selain itu, ia menekankan pentingnya kejelasan pembagian kewenangan antara badan penyelenggara dan pimpinan perguruan tinggi agar tata kelola kampus berjalan lebih profesional.

Wamen: Ketahanan Kampus Bukan Soal Usia atau Gedung

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamen Dikti Saintek) Prof. Fauzan menyampaikan bahwa keberlangsungan sebuah perguruan tinggi tidak ditentukan oleh usia maupun besarnya infrastruktur, melainkan oleh kemampuannya menjaga nilai-nilai akademik di tengah perubahan zaman. Ia mempertanyakan mengapa ada universitas yang bertahan hingga ratusan bahkan hampir seribu tahun, sementara sejumlah kampus baru justru kehilangan arah sebelum genap berusia lima tahun.

“Perguruan tinggi yang sehat bukan hanya kumpulan gedung dan orang, melainkan seperangkat aturan, nilai, dan tradisi akademik yang tetap berjalan meskipun orang-orangnya terus berganti,” kata Fauzan.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi pentahelix antara perguruan tinggi, industri, pemerintah, dan masyarakat untuk mempercepat lahirnya inovasi, dan menyebut proyek percontohan konsorsium perguruan tinggi di Nusa Tenggara Timur yang mulai dijalankan sejak 2025 sebagai salah satu contohnya.

Fauzan juga mengingatkan bahwa sebagian besar mahasiswa Indonesia justru menempuh pendidikan di PTS, sehingga masa depan pendidikan tinggi nasional tidak bisa hanya dibebankan kepada perguruan tinggi negeri. Ia turut menyoroti tingginya angka generasi muda usia 15-24 tahun yang tidak bekerja, tidak bersekolah, maupun mengikuti pelatihan (NEET), yang menurutnya mencerminkan persoalan nyata anak bangsa yang menunggu kesempatan.

Terkait kebijakan ke depan, Fauzan mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan skema klasterisasi perguruan tinggi agar pembinaan disesuaikan dengan karakteristik dan permasalahan masing-masing kampus, bukan disamaratakan. Konsep ini disebutnya telah rampung dibahas di Dewan Pendidikan Tinggi dan akan segera diterapkan sebagai basis penyusunan kebijakan. Ia berpesan agar badan penyelenggara mengubah cara berpikir menjadi lebih visioner dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

DPR Dorong BOP PTS Mulai 2027

Anggota Komisi X DPR RI Prof. Dr. H. Furtasan Ali Yusuf, S.E., S.Kom., M.M., menegaskan bahwa kebijakan pendidikan tinggi perlu memberi ruang lebih besar bagi PTS mengingat kontribusinya yang signifikan terhadap peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi nasional. Ia mendukung rencana klasterisasi karena selama ini seluruh PTS diperlakukan dengan kebijakan yang sama meski kondisi dan kapasitas tiap kampus berbeda jauh.

Furtasan juga mengabarkan bahwa pemerintah berencana mulai menyalurkan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta (BOP PTS) pada 2027, sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendanaan yang selama ini lebih banyak dinikmati perguruan tinggi negeri. Ia menyebut perjuangan itu tidak mudah, dan pihaknya mendorong agar skema bantuan operasional ke depan mencakup perguruan tinggi negeri maupun swasta secara setara.

Selain isu pendanaan, Komisi X disebutnya juga mendorong pembatasan masa Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) di perguruan tinggi negeri agar tidak berlangsung terlalu lama, karena berpotensi memengaruhi penerimaan mahasiswa baru di PTS. Furtasan menyebut telah mengupayakan agar proses SPMB rampung paling lambat Juli.

Ia berharap Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan yang saat ini memasuki tahap harmonisasi di Badan Legislasi DPR dapat menegaskan kedudukan PTS yang setara dengan perguruan tinggi negeri dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kepengurusan Baru

Melalui Munas VI, ABP PTSI juga menuntaskan agenda pergantian kepengurusan. Prof. Dr. Mts. Arief, M.M., M.B.A., CPM, terpilih sebagai Ketua Umum ABP PTSI yang baru, menggantikan Prof. Thomas Suyatno, untuk masa jabatan satu periode kepengurusan 2026-2030.

ABP PTSI berharap rangkaian rekomendasi yang dihasilkan dari Munas VI dapat memperkuat posisi badan penyelenggara sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun ekosistem pendidikan tinggi yang berkualitas, inklusif, inovatif, dan berkelanjutan — sekaligus menjawab tantangan yang dihadapi lebih dari 2.800 PTS di seluruh Indonesia.

Universitas Esa Unggul Powered by Arizona State University Merupakan World Class University

Universitas Esa Unggul Powered by Arizona State University merupakan perguruan tinggi swasta terkemuka yang berkomitmen menjadi world-class entrepreneurial university.

Didirikan pada tahun 1993, Universitas Esa Unggul saat ini memiliki:

• 11 Fakultas
• 44 Program Studi, terdiri dari:
  • 25 Program Sarjana/Sarjana Terapan
  • 2 Program Diploma
  • 6 Program Profesi
  • 9 Program Magister
  • 1 Program Doktor
  • 1 Program Sarjana PJJ Teknik Informatika (full online)

Universitas Esa Unggul memiliki lebih dari 19.000 mahasiswa yang berasal dari 37 provinsi di Indonesia dan 8 negara, dengan dukungan ekosistem pendidikan modern berbasis inovasi dan kolaborasi global. Dalam penguatan kualitas pendidikan dan internasionalisasi, Universitas Esa Unggul tergabung dalam CINTANA Alliance, jejaring global perguruan tinggi yang dimotori oleh Arizona State University (ASU), yang memungkinkan akses pada praktik pendidikan tinggi kelas dunia, inovasi pembelajaran digital, pengembangan kurikulum global, penelitian, serta kolaborasi internasional.

Sebagai bagian dari pengembangan institusi, Universitas Esa Unggul juga menghadirkan Global Innovation Hub (GI Hub) di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan, yang dikembangkan dengan konsep Urban Academic Hub untuk mendukung pembelajaran berbasis industri, riset, inovasi, technopark, entrepreneurship, serta kolaborasi dunia usaha dan industri.

Universitas Esa Unggul telah memperoleh Akreditasi Perguruan Tinggi “UNGGUL” dari BAN-PT, dengan 18 program studi berakreditasi UNGGUL dan sejumlah program studi yang telah meraih akreditasi internasional. Dalam bidang reputasi akademik dan institusi, Universitas Esa Unggul mencatat berbagai capaian nasional dan internasional, di antaranya:

• Peringkat 69 SINTA Nasional
• Peringkat 6 Jakarta & 62 Nasional versi EduRank 2026
• GreenMetric: Peringkat 2 Jakarta, 29 Nasional, dan 203 Internasional
• Berbagai penghargaan nasional melalui Anugerah Diktisaintek Kemendiktisaintek

Didukung budaya riset yang kuat, Universitas Esa Unggul aktif menghasilkan publikasi ilmiah, buku, hak kekayaan intelektual, inovasi, serta penelitian dan pengabdian masyarakat yang berdampak bagi pembangunan nasional dan global.

Berita selengkapnya dapat Anda akses melalui esaunggul.ac.id – aruna9news.com