Pemerintah Targetkan E20 pada 2028, Impor Bensin Bisa Dipangkas hingga 8 Juta KL

Last Updated: 3 Mei 2026By Ariel YogaTags: bbm, selat hormus

Image: Bbm

Aruna9news.com – Pemerintah menargetkan penerapan bahan bakar campuran etanol sebesar 20% atau E20 pada bensin mulai 2028. Kebijakan ini disiapkan sebagai langkah strategis untuk menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM), khususnya bensin.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, konsumsi bensin nasional saat ini berada di kisaran 39-40 juta kiloliter per tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar separuhnya atau sekitar 20 juta kiloliter masih harus dipenuhi melalui impor.

Menurut Bahlil, Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar untuk menerapkan mandatori E20 karena bahan bakunya tersedia melimpah di dalam negeri, seperti singkong, jagung, dan tebu. Ia menyampaikan hal itu setelah melakukan kunjungan kerja ke Brasil, negara yang telah lebih dulu sukses menerapkan kebijakan pencampuran etanol pada bahan bakar.

“Kalau kita menerapkan mandatori 20 persen, maka impor bensin bisa berkurang hingga 8 juta kiloliter,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (3/5/2026).

Ia menegaskan, penerapan E20 merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk mewujudkan kemandirian energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan impor.

Bahlil juga menyoroti keberhasilan pemerintah dalam mengurangi impor solar melalui kebijakan mandatori biodiesel. Program pencampuran solar dengan minyak sawit yang diterapkan secara bertahap selama hampir satu dekade kini telah mencapai level 40% dan direncanakan naik menjadi 50% mulai Juli mendatang.

Melalui skema tersebut, sebagian kebutuhan solar yang sebelumnya dipenuhi dari impor kini dapat digantikan oleh bahan bakar berbasis sawit produksi dalam negeri.

Sementara itu, untuk sektor gas rumah tangga, pemerintah masih menghadapi tantangan besar. Indonesia saat ini mengimpor sekitar 7,47 metrik ton Liquefied Petroleum Gas (LPG) setiap tahun, sedangkan produksi domestik yang hanya mencapai 1,94 metrik ton baru mampu memenuhi sekitar 20% kebutuhan nasional. Kondisi ini membuat subsidi LPG membebani anggaran negara hingga Rp80-87 triliun per tahun.

Sebagai solusi, pemerintah tengah mengembangkan Compressed Natural Gas (CNG), yakni gas alam terkompresi yang dikemas dalam tabung. Bahlil menyebut CNG memiliki harga 30-40% lebih murah dibandingkan LPG. Teknologi ini saat ini telah diuji coba di sejumlah restoran dan dapur program makan bergizi gratis, serta sedang dipersiapkan untuk kebutuhan rumah tangga.

Di sisi lain, pemerintah juga melakukan diversifikasi sumber impor minyak mentah. Jika sebelumnya pasokan banyak bergantung pada kawasan Timur Tengah melalui jalur Selat Hormuz, kini Indonesia mulai memperluas sumber pasokan dari Afrika, Amerika, hingga Rusia.

Bahlil menegaskan seluruh langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional demi kepentingan masyarakat luas.