Image : Prabowo Subianto

Aruna9news.com – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa kebocoran kekayaan negara yang diperkirakan mencapai Rp2.500 triliun per tahun menjadi salah satu penyebab terbatasnya ruang fiskal pemerintah. Menurutnya, kondisi tersebut berdampak pada kemampuan negara dalam meningkatkan kesejahteraan guru, aparatur sipil negara (ASN), hingga mempercepat berbagai program pembangunan nasional.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di Bangkalan, Selasa (23/6/2026). Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, namun hasilnya belum sepenuhnya dapat dinikmati masyarakat akibat masih adanya kebocoran penerimaan negara.

Prabowo menjelaskan, Indonesia selama bertahun-tahun mencatat surplus perdagangan dan memiliki sumber daya alam yang melimpah. Meski demikian, sebagian kekayaan negara disebut terus mengalir ke luar negeri melalui berbagai praktik yang merugikan keuangan negara.

Salah satu persoalan yang disoroti adalah praktik under invoicing, yakni pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah dibandingkan nilai sebenarnya. Menurut Prabowo, praktik tersebut menyebabkan negara kehilangan potensi penerimaan dalam jumlah yang sangat besar setiap tahunnya.

Ia memperkirakan total kebocoran ekonomi saat ini mencapai sekitar US$150 miliar atau setara Rp2.500 triliun per tahun. Angka tersebut, menurutnya, menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi agar penerimaan negara dapat dioptimalkan.

Sebagai langkah penyelesaian, pemerintah mengaku tengah melakukan perbaikan tata kelola di berbagai sektor strategis serta memperketat sistem pengawasan untuk menutup celah kebocoran. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan memastikan seluruh potensi penerimaan negara dapat masuk ke kas negara.

Prabowo menegaskan bahwa apabila kebocoran penerimaan negara berhasil ditekan, pemerintah akan memiliki ruang fiskal yang lebih luas. Dengan demikian, anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru, ASN, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai program strategis nasional dapat diperbesar demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.