Image: dok. KemenPAN-RB

Aruna9news.com – Pelaksanaan kebijakan fleksibilitas tempat kerja dengan skema work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pekan pertama dinilai menunjukkan hasil yang cukup positif. Pemerintah melihat bahwa penerapan kebijakan ini berjalan dengan lancar, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menyampaikan bahwa secara umum implementasi WFH di instansi pemerintah pusat telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Ia menyebutkan bahwa kondisi pelaksanaan sejauh ini cukup kondusif dan kinerja ASN tetap terjaga, didukung oleh pengalaman penerapan sistem kerja serupa saat pandemi COVID-19.

Menurutnya, kementerian dan lembaga mampu beradaptasi dengan cepat terhadap pola kerja yang disesuaikan dengan karakteristik tugas dan berorientasi pada hasil (output dan outcome). Ia menegaskan bahwa kebijakan ini bukanlah pengurangan jam kerja, melainkan bentuk transformasi menuju cara kerja yang lebih efisien, cerdas, adaptif, dan responsif, Rini juga menekankan bahwa pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama. Berdasarkan pemantauan melalui survei kepuasan masyarakat serta kanal pengaduan di masing-masing instansi, layanan penting tetap berjalan normal, termasuk bagi kelompok rentan.

Meski demikian, pemerintah masih menemukan sejumlah kendala, seperti ketimpangan kesiapan infrastruktur digital antar instansi serta penyesuaian dalam pemetaan jenis pekerjaan yang dapat dilakukan secara fleksibel maupun yang harus dilakukan secara langsung. Hal ini masih terus dipantau dan disempurnakan, Untuk pelaksanaan di daerah, koordinasi terus dilakukan bersama pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan Kementerian Dalam Negeri yang memiliki pedoman teknis tersendiri bagi ASN daerah.

Lebih lanjut, Rini menilai bahwa evaluasi selama satu pekan belum cukup untuk menarik kesimpulan menyeluruh. Oleh karena itu, evaluasi akan dilakukan secara berkala setiap dua bulan, dengan evaluasi pertama dijadwalkan pada Juni 2026, Setiap instansi diwajibkan melaporkan capaian kinerja organisasi dan individu ASN, efisiensi energi, serta kualitas pelayanan publik. Data tersebut akan menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian kebijakan ke depan.

Ia pun menyampaikan optimisme terhadap keberhasilan kebijakan ini, dengan menekankan bahwa transformasi budaya kerja birokrasi merupakan proses jangka panjang yang perlu terus dikawal agar tujuan tata kelola yang lebih baik, efisiensi energi, dan pelestarian lingkungan dapat tercapai.

Source: Detik.com

Editor: Ariel Yoga Praditya