Image: Bu Sherly

Aruna9news.com – Gubernur Sherly Tjoanda mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku Utara menghadapi kesulitan keuangan untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga akhir tahun 2026. Menurutnya, persoalan utama yang dihadapi daerah saat ini adalah keterbatasan arus kas meskipun pemerintah pusat berencana memberikan relaksasi belanja pegawai.

Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, Sherly mengapresiasi langkah pemerintah terkait relaksasi tersebut. Namun, ia menilai kebijakan itu belum mampu menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi pemerintah daerah, terutama terkait ketersediaan anggaran untuk membayar gaji PPPK.

Sherly juga meminta adanya pembahasan lebih lanjut mengenai kondisi fiskal daerah pada tahun 2027. Ia mempertanyakan kemungkinan adanya pemotongan anggaran lanjutan yang dapat semakin membebani keuangan pemerintah daerah.

Menurutnya, ruang gerak pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam meningkatkan pendapatan juga semakin terbatas karena sejumlah kewenangan telah berada di bawah kendali pemerintah pusat. Selain itu, kebijakan terkait pengelolaan PPPK di daerah harus tetap mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang ASN.

Sebagai contoh, Sherly menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) Maluku Utara hanya sekitar Rp960 miliar, sementara kebutuhan belanja pegawai mencapai Rp1,1 triliun. Kondisi tersebut membuat pengeluaran untuk pegawai melebihi dana yang diterima melalui DAU.

Ia juga meminta pemerintah pusat mempertimbangkan pengembalian sebagian Dana Bagi Hasil (DBH) yang selama ini ditahan. Menurutnya, pengembalian sebagian DBH dapat membantu daerah memenuhi kebutuhan fiskal tanpa harus bergantung pada tambahan dana dari APBN.

Sherly menegaskan bahwa relaksasi belanja pegawai memang dapat menjadi solusi jangka pendek, namun berpotensi mengurangi alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Padahal, pembangunan infrastruktur dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya turut mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Source: Detik.com

Editor: Ariel Yoga Praditya