Image: Hasto Kristiyanto

Aruna9news.com – Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa nilai utama Pancasila adalah pembebasan dan demokrasi yang sehat. Karena itu, menurutnya, kritik dari masyarakat tidak seharusnya direspons dengan tindakan represif oleh negara, Pernyataan tersebut disampaikan Hasto saat menjadi pembina upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar oleh PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dalam pidatonya, ia mengungkapkan kekhawatiran partainya terhadap menguatnya praktik militerisme di Indonesia serta berbagai bentuk pembungkaman terhadap kelompok masyarakat yang kritis.

Hasto menilai sikap kritis merupakan bentuk tanggung jawab politik warga negara yang lahir dari kecintaan terhadap bangsa dan negara. Oleh sebab itu, kritik harus dipandang sebagai bagian penting dalam kehidupan demokrasi, bukan sebagai ancaman yang perlu ditekan.

Ia juga menegaskan bahwa kritik memiliki peran vital dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Menurutnya, pengalaman selama berada dalam pemerintahan menunjukkan bahwa masukan dan kritik dari masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga kualitas demokrasi.

Dalam kesempatan tersebut, Hasto turut menyoroti kondisi demokrasi Indonesia yang menurutnya mengalami pergeseran. Ia menilai demokrasi politik dan ekonomi yang menjadi substansi utama demokrasi Indonesia kini cenderung bergerak ke arah yang lebih sentralistik. Bahkan, ia menyebut pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo, Indonesia menunjukkan kecenderungan menjadi negara yang otoriter-populis.

Selain itu, Hasto mengkritik kondisi penegakan hukum yang dinilainya semakin menjauh dari prinsip keadilan. Ia berpendapat bahwa hukum seharusnya menjadi alat untuk menegakkan keadilan, bukan digunakan demi kepentingan kekuasaan. Menurutnya, aparat penegak hukum dan aparatur negara semestinya bekerja secara independen dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

Hasto juga menyinggung pelaksanaan Pemilu 2024 yang menurutnya menunjukkan perubahan karakter kekuasaan akibat ambisi politik. Ia menyebut partainya pernah menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat terkait kondisi tersebut dalam forum Rakernas PDIP.

Lebih lanjut, Hasto menekankan pentingnya supremasi hukum yang adil sebagai fondasi bagi stabilitas politik dan ekonomi nasional. Tanpa kepastian hukum, menurutnya, pembangunan akan menghadapi banyak hambatan dan ketidakpastian.

Dalam pidatonya, Hasto juga menyampaikan arahan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengenai pentingnya menghidupkan kembali visi geopolitik Soekarno. Ia menekankan bahwa Indonesia harus dibangun berdasarkan gagasan kolektif bangsa, bukan kepentingan individu.

Sebagai bagian dari visi tersebut, perguruan tinggi dinilai harus menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasto mencontohkan Universitas Gadjah Mada sebagai pusat kajian Pancasila dan demokrasi, Institut Pertanian Bogor untuk kedaulatan pangan, serta Institut Teknologi Bandung sebagai pusat pengembangan teknologi industri dan pertahanan.

Menutup pidatonya, Hasto menyampaikan pesan Megawati agar seluruh kader partai menjadikan Hari Lahir Pancasila sebagai sumber semangat perjuangan dan terus berpihak kepada rakyat kecil atau kaum Marhaen, sesuai dengan semangat yang diwariskan Bung Karno.

Source: Detik.com

Editor: Ariel Yoga Praditya